JAKARTA — Paradigma Polisi Bersama Rakyat menjadi salah satu fokus penting dalam program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Melalui enam program prioritas transformasi Polri, kepolisian didorong untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus anggota Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai arah program tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, paradigma Polisi Bersama Rakyat dapat menjadi landasan untuk membangun soliditas dan mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.
“Paradigma Polisi Bersama Masyarakat itu sangat tepat saat ini dihadirkan sebagai upaya membangun soliditas dan kedekatan polisi dengan masyarakat,” kata Juanda melalui sambungan telepon.
Menurut Juanda, keberhasilan transformasi Polri tidak cukup hanya ditentukan oleh perubahan kebijakan di tingkat pusat. Seluruh program harus dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh setiap jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu agenda prioritas yang menjadi perhatian adalah penguatan kelembagaan. Penataan organisasi diarahkan untuk membangun postur Mabes Polri yang lebih strategis dan ramping, Polda yang proporsional dan suportif, serta Polres yang kuat sebagai kesatuan operasional dasar. Sementara itu, Polsek diharapkan semakin tangguh dan dekat dengan masyarakat melalui penyederhanaan struktur yang tumpang tindih.
Di bidang sumber daya manusia (SDM), pembenahan diarahkan pada penerapan sistem meritokrasi dan penilaian rekam jejak integritas dalam seluruh siklus pembinaan serta rekrutmen personel. Praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship dalam proses rekrutmen harus dicegah agar Polri dapat membangun SDM yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.
Penguatan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Pelayanan kepolisian diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan warga melalui proses yang cepat, terintegrasi, transparan, dan didukung digitalisasi. Pemanfaatan teknologi diharapkan turut mempersempit ruang terjadinya pungutan liar (pungli).
Pada sektor penegakan hukum, orientasi keberhasilan didorong bergeser dari sekadar jumlah perkara yang ditangani menuju kualitas penanganan perkara yang sah, berbasis bukti, dan berkeadilan. Penguatan kemampuan forensik digital serta pelacakan aset juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Sementara itu, sistem pengawasan diarahkan agar lebih proaktif dan berbasis risiko. Mekanisme pengaduan perlu memiliki alur yang jelas, tenggat waktu penanganan, serta perlindungan bagi pelapor. Pada aspek anggaran, perencanaan secara bottom-up diharapkan semakin berkaitan dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran.
Juanda juga menyoroti fokus program 100 hari pertama Kapolri yang mencakup perbaikan pelayanan di tingkat Polsek dan Polres serta pemberantasan judi daring dan narkoba. Menurutnya, agenda tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan dukungan dan kontribusi berbagai komponen bangsa.
Ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di seluruh jajaran kepolisian agar enam program prioritas tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan di tingkat pimpinan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Semua jajaran dan level anggota kepolisian harus cepat memahami program Kapolri yang baru agar dapat menyesuaikan dan mengimplementasikannya secara nyata sampai di tingkat Polsek,” kata Juanda, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina PERADI MAJU.
Melalui semangat Polisi Bersama Rakyat, program 100 hari kerja Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kelembagaan, profesionalisme personel, transparansi pelayanan, serta hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.
Implementasi yang konsisten, pengawasan yang akuntabel, dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting agar transformasi Polri dapat menghasilkan perubahan yang konkret serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada publik.
