MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Kewenangan Jaksa Diperluas, RUU KUHAP Ancam Harmonisasi Penegakan Hukum
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Hubungan Polisi dan Jaksa Terancam Memanas Akibat Pasal Kontroversial RUU KUHAP
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11
Prawitra Thalib Sebut Pembagian Wewenang Penyidikan Bisa Picu Konflik Antar Lembaga
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
RKUHP Jadi Sorotan Pakar Hukum UGM, Pentingnya Sistem Hukum Pidana yang Tegas dan Adil
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
Kritik Terhadap UU Kejaksaan: Perizinan Jaksa Dinilai Membatasi Penegakan Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan
Pakar UB Soroti RUU KUHP yang Baru, Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Polisi dan Jaksa
MALANG – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr Prija Jatmika menyinggung, diferensiasi fungsional menyangkut kewenangan yang berbeda antara Kepolisian
KPK Didesak Rampai Nusantara: Proses Hukum Duugaan Kasus Korupsi Ganjar, Anis, dan Muhaimin Harus Dilanjutkan
Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyatakan bahwa Pemungutan Suara dalam Pemilu telah usai tinggal proses administrasi sampai dengan penetapan
Jauh-jauh dari Surabaya, Mahasiswa UNESA Laporkan Dugaan Korupsi Pejabat Kampusnya
JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi
KPK Tetapkan Tersangka dan Tahan Wali Kota Ambon di Kasus Suap Alfamidi
JAKARTA, KOMA.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, bahwa saat ini pihaknya telah menetapkan status tersangka kepada Wali Kota
No More Posts Available.
No more pages to load.