Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo membela Menteri Kehutanan Raja Juli soal kerusakan hutan di Indonesia. Dia menilai Raja
Masuknya TNI ke Tambang Dinilai Darmawan sebagai Ancaman Bagi Masa Depan Reformasi
Jakarta – Penempatan militer dalam urusan pertambangan dan sektor energi terus menuai sorotan publik. Dalam kerangka demokrasi dan supremasi sipil, langkah ini
HIMIT Konsolidasi Lewat Deklarasi Damai untuk Jakarta
Jakarta, 8 Desember 2025 – Sejumlah elemen mahasisa menggelar deklarasi damai untuk bersama-sama menjaga Jakarta dari perusak dan pelaku anarkis. Deklarasi tersebut
Aksi Sigap Baintelkam Polri, Ribuan Peralatan Bencana Dikirim ke Sumatera Barat
Padang – Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana terus ditunjukkan oleh Baintelkam Polri. Pada Sabtu, 6 Desember 2025, Baintelkam Polri melalui Direktorat Intelkam
Aktivis Buruh Siap Jaga Kondusivitas Selama Aksi HAM
JAKARTA, 7 Desember 2025 – Sunarti, mewakili elemen buruh, menegaskan bahwa aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2025 yang
Ketum ASOBSI: Percepatan PSEL Harus Diawali Pembenahan Hulu
Jakarta – Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) merupakan wadah nasional yang menghimpun dan memperkuat gerakan bank sampah di berbagai daerah. Dipimpin oleh
Butet Kartaredjasa Tekankan Peran Publik dalam Mengawal Reformasi Polri
Yogyakarta — Tokoh seni-budaya nasional asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa, menyampaikan pandangan konstruktif mengenai pentingnya dukungan masyarakat terhadap agenda
Minim Jaminan HAM, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Disorot
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi
Polri Didorong Poltracking untuk Terapkan Strategi Persuasif dan Humanis
Jakarta – Tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam memperkuat kualitas penegakan hukum. Sejumlah dinamika yang terjadi sepanjang tahun
Bongkar Fakta Putusan MK, Pakar: Penempatan Polisi di Luar Polri Tetap Legal Jika Sesuai Fungsi
Jakarta – Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan