Jakarta — Tiga bulan setelah ketegangan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, Polri disebut mulai menunjukkan langkah Reformasi yang lebih terukur. Sejumlah
Ahli Hukum Tata Negara: MK Tegaskan Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Relevan, Selain Itu Wajib Mundur
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
MK Perjelas Norma! Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Sesuai UU Polri
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Deklarasi Damai TIB: Bersama Polri Menciptakan Jakarta Kondusif
Jakarta, 18 November 2025 – Timur Indonesia Bersatu (TIB) menggelar silahturahmi dengan tema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Jakarta Timur,
Guru Besar Unpad Kritik Putusan MK! Polisi Berbasis Pelayanan Sipil, Bukan Fungsi Pertempuran
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Luruskan Persepsi Publik soal Penugasan Polisi di Jabatan Sipil yang Selama Ini Dilakukan atas Dasar Permintaan
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
RI Lampaui Jepang hingga Australia dalam Indeks Keamanan, Kepercayaan Publik ke Polri Ikut Naik
Jakarta – Dua lembaga riset, Litbang Kompas dan Gallup, kompak mencatat tren positif terhadap situasi keamanan di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Polri
Sinergi Baru: Polri dan BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Mekanisme Mediasi Cepat bagi Buruh
Jakarta — Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri tengah membangun kolaborasi strategis dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memperkuat
Guru Besar Hukum Tata Negara UEU: “Putusan MK 114/2025 Tak Menghapus Kewenangan Penugasan Polisi”
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Hindari Provokasi, PDOI & FRONTAL Jatim Minta Aksi 20 November Fokus pada Aspirasi
Malang — Ketua Umum Persatuan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab (PJ) Front Driver Online Tolak