Rencana pemerintah untuk melaksanakan redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara
Home
JIHN: Reformasi Polri Harus Dilihat sebagai Komitmen Negara, Bukan Pemicu Ketegangan
Jakarta – Dalam menyikapi beredarnya berbagai isu negatif yang berkembang pasca pelantikan Tim Komite Reformasi Kepolisian, saya, Riswan Siahaan, selaku Ketua Jaringan
Raja Juli Ungkap Alasan Kemenhut Masih Butuh Dukungan Polri
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Najin Prastiyo Ajak Pemuda Tingkatkan Diskursus Intelektual dan Penguasaan Isu Strategis
Jakarta, 18 November 2025 — Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najin Prastiyo, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan bangsa melalui penguatan karakter, kapasitas
Polri Lebih Dialogis dan Terukur, Reformasi Bukan Sekadar Retorika
Jakarta — Tiga bulan setelah ketegangan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, Polri disebut mulai menunjukkan langkah Reformasi yang lebih terukur. Sejumlah
Ahli Hukum Tata Negara: MK Tegaskan Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Relevan, Selain Itu Wajib Mundur
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
MK Perjelas Norma! Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Sesuai UU Polri
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Deklarasi Damai TIB: Bersama Polri Menciptakan Jakarta Kondusif
Jakarta, 18 November 2025 – Timur Indonesia Bersatu (TIB) menggelar silahturahmi dengan tema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Jakarta Timur,
Guru Besar Unpad Kritik Putusan MK! Polisi Berbasis Pelayanan Sipil, Bukan Fungsi Pertempuran
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Luruskan Persepsi Publik soal Penugasan Polisi di Jabatan Sipil yang Selama Ini Dilakukan atas Dasar Permintaan
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama