Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Buya Syafi’i Maarif Meninggal Dunia
Mahfud MD Pastikan UU Benarkan TNI Polri Akti
Mahfud MD Ulang Tahun ke 65 Tahun
Kapolri Tekankan Strategi Antisipasi KemacetaHome
Polri dan Tim Gabungan Tangani Kerusakan Jembatan Pascabanjir Bandang Donggala
Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berupaya bergerak cepat
Polri Hadir dengan Bakti Kesehatan, Pulihkan Kondisi Warga Pascabencana
Aceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan (Baktikes) yang digelar secara berkelanjutan
Jembatan Presisi Polri, Kapolri Dorong Kesejahteraan dan Akses Wilayah
Jateng – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).
PBHI Nilai Draf Perpres Terorisme Bisa Ancam Demokrasi
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Guru Besar UI Nilai Draf Perpres Terorisme Bisa Timbulkan Dampak Tak Terduga
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Pelibatan TNI dalam Satgas Terorisme Dinilai Keliru Sejak Awal
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Komisi III DPR Tegaskan Reformasi Aparat Tak Perlu Mengubah Konstitusi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegak Hukum, Moh Rano Alfath, mengatakan agenda reformasi Polri,
Komisi III DPR Sepakati Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden Republik Indonesia Sesuai Amanat Reformasi
Jakarta – Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang dua ahli. Kesimpulan rapat menyepakati posisi lembaga
Koalisi Nilai Draft Perpres TNI Perluasan Wewenang Militer Ancam Negara Hukum
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi
No More Posts Available.
No more pages to load.