MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Buya Syafi’i Maarif Meninggal Dunia
Mahfud MD Pastikan UU Benarkan TNI Polri Akti
Mahfud MD Ulang Tahun ke 65 Tahun
Kapolri Tekankan Strategi Antisipasi KemacetaHome
RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Kerancuan dalam Struktur Hukum
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Kewenangan Jaksa Diperluas, RUU KUHAP Ancam Harmonisasi Penegakan Hukum
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Berbenah dalam Pelayanan Masyarakat & Penegakan Hukum, Imparsial Apresiasi Polri
Jakarta – Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memberikan penilaian terhadap sisi penegakan hukum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ardi, pada
Hubungan Polisi dan Jaksa Terancam Memanas Akibat Pasal Kontroversial RUU KUHAP
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11
Jampidsus Diduga Terlibat Korupsi Lelang Aset Rampasan, KSST : KPK Harus Tindak Lanjuti
Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diminta untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda
Petisi Gerakan Rakyat Sebut KUHAP Modus Abuse of Power, Dorong Reformasi Hukum Menyeluruh
JAKARTA – Gerakan Rakyat membuat sebuah petisi untuk menolak asas dominus litis di bidang hukum. Petisi yang telah lebih dari 21.630 orang
Prawitra Thalib Sebut Pembagian Wewenang Penyidikan Bisa Picu Konflik Antar Lembaga
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
RKUHP Jadi Sorotan Pakar Hukum UGM, Pentingnya Sistem Hukum Pidana yang Tegas dan Adil
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
Kritik Terhadap UU Kejaksaan: Perizinan Jaksa Dinilai Membatasi Penegakan Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan
No More Posts Available.
No more pages to load.