Jakarta – Ahli Hukum dari Perekat Nusantara, Petrus Selestinus menilai ada banyak materi pokok perkara pada pemeriksaan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan
YLBHI : Pembentukan DKN Hanya Akan Membawa Indonesia ke Era Sebelum Reformasi
Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam rancangan Perpres dianggap menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi. Terlebih melihat banyaknya masalah substansi dalam rancangan Perpres
Pdt Alberth Yoku : Gubenur Lukas Enembe Harus Gentle, Hadapi Proses Hukum yang Berjalan
Papua – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pendeta (Pdt) Alberth Yoku meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berani menghadapi
Duit LLukas Enembe yang Disalurkan ke Kasino Luar Negeri Capai 560 Miliar, Yang Belum Ketahuan PPATK Berapa?
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini tersangka
Soroti Pembentukan DKN, Pakar : Tidak Ada Payung Hukum, Jadi Tidak Tepat
JAKARTA – Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara menilai Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional (DKN) perlu ditolak, sebagaimana pernah dilakukan ketika DKN
Tokoh Gereja Papua Minta Jemaat Hormati Proses Hukum, Tak Perlu Ikut Aksi Bela Lukas Enembe
JAYAPURA – Tokoh Agama di Papua meminta seluruh jemaat gereja untuk tidak ikut dalam aksi bela Lukas Enembe yang akan digelar di
Viral Video Aliansi Ulama Jatim Desak Pemakzulan Jokowi, Netizen : Wah Editan Nih!
Dunia maya lagi-lagi diwarnai dengan viralnya video hoaks yang gencarkan oleh pihak-pahak yang tak bertanggungjawab. Dalam video yang beredar tersebut berjudul ‘Aliansi
Beri Tantangan Hacker Bjorka, Pengamat : Bocorin Soal Aliran Dana Formula E Dong
Jakarta – Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menantang hacker Bjorka untuk membuka data aliran dana Formula E. “Om Hacker Bjorka, bila ada data
PNIB : Bubarkan PA 212, Harus Ada Tindak Tegas Karena Ganggu Ketentraman Rakyat!
Jakarta – Beredar di media sosial, e-poster provokasi dari kelompok PA212 dan sejenisnya yang akan berdemo ke istana esok, Senin 12/9. Menanggapi
Soal PPembatasan Informasi Mutilasi di Papua, DPR : Semua Sudah Tahu, Apa yang Ditunggu?
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, meyakini ada indikasi upaya menghalangi dalam penanganan kasus mutilasi