Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
Uji Materi UU ASN Ditolak MK, IPW Nilai Penugasan Polisi Aktif di Jabatan Sipil Sah Secara Hukum
Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari sisi praktis tidak terdapat persoalan hukum atas penugasan anggota Polri
Perpres Terorisme Dinilai Ancam Supremasi Sipil, SETARA Institute Angkat Suara
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Polri dan Tim Gabungan Tangani Kerusakan Jembatan Pascabanjir Bandang Donggala
Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berupaya bergerak cepat
Polri Hadir dengan Bakti Kesehatan, Pulihkan Kondisi Warga Pascabencana
Aceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan (Baktikes) yang digelar secara berkelanjutan
Jembatan Presisi Polri, Kapolri Dorong Kesejahteraan dan Akses Wilayah
Jateng – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).
PBHI Nilai Draf Perpres Terorisme Bisa Ancam Demokrasi
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Guru Besar UI Nilai Draf Perpres Terorisme Bisa Timbulkan Dampak Tak Terduga
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Pelibatan TNI dalam Satgas Terorisme Dinilai Keliru Sejak Awal
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Komisi III DPR Tegaskan Reformasi Aparat Tak Perlu Mengubah Konstitusi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegak Hukum, Moh Rano Alfath, mengatakan agenda reformasi Polri,