Surabaya – Dominus Litis adalah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki kendali atas perkara adalah pihak yang berwenang mengatur jalannya
Penyelesaian Pagar Laut Tangerang Harus Objektif, AMBPD: Jangan Ditarik ke Ranah Politik
Jakarta – Pagar laut membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah menjadi
Penolakan Keras Prof. Dr. Sadjijono terhadap Kewenangan Jaksa dalam Dominus Litis
Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, SH, MH, menyampaikan penolakannya terhadap konsep ‘dominus litis’ dalam sistem
Kritik Tajam Guru Besar Hukum: Monopoli Kewenangan dalam Penegakan Hukum Harus Dihentikan
Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penegakan supremasi hukum yang menggerus kepercayaan publik
Guru Besar Ubhara Surabaya Kritik Monopoli Kewenangan Hukum oleh Kejaksaan: Dominus Litis Berisiko Disalahgunakan
Surabaya – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.H., mengkritisi praktik penegakan hukum di Indonesia yang
Korpus BEM SI ‘Demo Indonesia Gelap’ Pastikan Mengawal Kebijakan Pemerintah untuk Kemajuan Bangsa
Jakarta – Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan bangsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memiliki peran strategis dalam
Fernando Emas Tolak Asas Dominus Litis di RKUHAP, Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan KUHAP sebaiknya ditolak.
Asas Dominus Litis dalam Revisi KUHAP Perlu Dipertimbangkan
Jakarta – Pakar Hukum Pidana Dr. Indah Sri Utari., SH. MHum mengatakan bahwa asas dominus litis dalam hukum pidana bahwa pada dasarnya
Penguatan Kewenangan Kejaksaan dalam RUU KUHAP: Antara Efektivitas dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia
Oleh: DR (C) Bahrain, S.H., M.H. (Praktisi Hukum, Aktivis HAM, Mantan Direktur Advokasi YLBHI) Sebagai aktivis yang telah berkecimpung selama bertahun-tahun dalam
Pasal Rangkap Jabatan dalam Revisi UU Kejaksaan, Potensi Konflik Kepentingan
Semarang – Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai