DEMOCRATIC Judicial Reform (De Jure) meminta Kejaksaan Agung mengusut skandal penilapan barang bukti perkara investasi bodong Robot Trading Fahrenheit tanpa pandang bulu.
Tag: Kejaksaan
Uchok Sky Khadafi: Penyidikan Jadi Peran Penting Polri di RUU KUHAP, Bukan Peran Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Kewenangan Berlebih Jaksa Picu Kekacauan Sistem Hukum
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
Penolakan Keras Prof. Dr. Sadjijono terhadap Kewenangan Jaksa dalam Dominus Litis
Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, SH, MH, menyampaikan penolakannya terhadap konsep ‘dominus litis’ dalam sistem
Kritik Tajam Guru Besar Hukum: Monopoli Kewenangan dalam Penegakan Hukum Harus Dihentikan
Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penegakan supremasi hukum yang menggerus kepercayaan publik
Kontroversi Asas Dominus Litis dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Jakarta – Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Perubahan KUHAP di Indonesia menjadi tema besar diskusi yang digelar berbagai elemen mahasiswa di Kampus
UU Kejaksaan Dinilai Masih Menyisakan Masalah Independensi dan Profesionalisme
Jakarta – Mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyoroti masalah independensi kejaksaan di Indonesia. Menurutnya, independensi itu adalah masalah utama dari
Akademisi UMSU: RUU KUHAP Ancam Sinergi Polri dan Kejaksaan
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Kritik Terhadap UU Kejaksaan: Perizinan Jaksa Dinilai Membatasi Penegakan Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan