Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait pernyataan bertanggung jawab atas keamanan
Tag: Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Minta Polisi Ungkap Tuntas Penyebab Kematian Sutrimo
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kematian Sutrimo, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang diketahui bekerja sebagai
Tragedi Latsarmil KDMP, Koalisi Sipil Minta Dugaan Pelanggaran HAM dan Kelalaian Diusut
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 yang mengikuti
2 Peserta Latsarmil Meninggal, Pemerintah Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
TNI Bersenjata Jaga Rumah Jampidsus, Koalisi Ingatkan Batas Wewenang Militer
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pengerahan personel TNI bersenjata yang berjaga di sekitar kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
IRC Ungkap Lima Persoalan Krusial dalam RPP Tugas TNI yang Kontroversial
Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
Gugatan UU TNI ke MK, Aktivis Lingkungan Wanti-wanti Normalisasi Pendekatan Keamanan
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan
Minim Jaminan HAM, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Disorot
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi
Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Gugat UU TNI ke MK, Soroti Potensi Pelanggaran Supremasi Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
LBH Jakarta Bersama Koalisi Sipil: Peran Militer di Ranah Sipil Harus Dibatasi, KUHAP Harus Perkuat HAM
Jakarta – Dalam momentum bulan lahir Tentara Nasional Indonesia (TNI), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMS) kembali menyoroti arah kebijakan
No More Posts Available.
No more pages to load.