Jakarta — Dua menteri Kabinet menyampaikan dukungan terhadap keberadaan anggota Polri aktif yang bertugas di kementerian. Pernyataan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi
Tag: Polri
Menteri Amran Sebut Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan dan Mempercepat Proses Kerja
Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif di kementerian tidak hanya sah, tetapi juga sangat membantu kerja
Survei RPI: Publik Puji Struktur Kuat dan Respons Cepat Polri, Kepuasan Mencapai Angka 79,8%
Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai angka 79,8% berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Rumah Politik Indonesia (RPI). Dari
Kapolri Komit Perbaiki Institusi, DPN LKPHI: Reformasi Polri Langkah Berani dan Tepat
Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Internal Reformasi Polri. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan
Sandri: Kritik Soleman Ponto Tidak Adil, TNI Lebih Layak Dipersoalkan
Jakarta – Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, memberikan respons keras terhadap kritik yang disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI,
JIHN: Reformasi Polri Harus Dilihat sebagai Komitmen Negara, Bukan Pemicu Ketegangan
Jakarta – Dalam menyikapi beredarnya berbagai isu negatif yang berkembang pasca pelantikan Tim Komite Reformasi Kepolisian, saya, Riswan Siahaan, selaku Ketua Jaringan
Raja Juli Ungkap Alasan Kemenhut Masih Butuh Dukungan Polri
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Polri Lebih Dialogis dan Terukur, Reformasi Bukan Sekadar Retorika
Jakarta — Tiga bulan setelah ketegangan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, Polri disebut mulai menunjukkan langkah Reformasi yang lebih terukur. Sejumlah
Ahli Hukum Tata Negara: MK Tegaskan Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Relevan, Selain Itu Wajib Mundur
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Guru Besar Unpad Kritik Putusan MK! Polisi Berbasis Pelayanan Sipil, Bukan Fungsi Pertempuran
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh