Jakarta – Pasca diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025, memunculkan berbagai pemikiran dan tafsir di kalangan para Ahli/pakar
Tag: Putusan MK
Bongkar Fakta Putusan MK, Pakar: Penempatan Polisi di Luar Polri Tetap Legal Jika Sesuai Fungsi
Jakarta – Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan
Menkum Jelaskan Alasan Polisi Aktif di Jabatan Sipil Tak Harus Mundur Pasca Putusan MK
Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku
Ahli Hukum Tata Negara: MK Tegaskan Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Relevan, Selain Itu Wajib Mundur
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
MK Perjelas Norma! Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Sesuai UU Polri
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Guru Besar Unpad Kritik Putusan MK! Polisi Berbasis Pelayanan Sipil, Bukan Fungsi Pertempuran
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Luruskan Persepsi Publik soal Penugasan Polisi di Jabatan Sipil yang Selama Ini Dilakukan atas Dasar Permintaan
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Guru Besar Hukum Tata Negara UEU: “Putusan MK 114/2025 Tak Menghapus Kewenangan Penugasan Polisi”
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Jimly: Hormati Putusan MK, Jangan Serang Lembaga Peradilan demi Kepentingan Politik
Jakarta – Menyikapi pro dan kontra di kalangan elite nasional terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilu, yang memisahkan pelaksanaan
Akomodir Putusan MK, Draf PKPU Baru soal Pencalonan Pilkada Bocor ke Publik
Jakarta – Draft Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait syarat pencalonan Pilkada yang beredar di kalangan publik tertulis merujuk pada putusan
No More Posts Available.
No more pages to load.