JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Tag: Revisi UU TNI
PBHI: Ketentuan dalam UU TNI Bertolak Belakang dengan Agenda Reformasi
Jakarta – Polemik terkait sepak terjang militer yang saat ini mulai masuk ke dalam ruang-ruang sipil terus memicu reaksi di masyarakat khususnya
Kritik Prajurit TNI Isi Jabatan Sipil, CBA Juga Kecam Revisi UU TNI
Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai wacana prajurit TNI mengisi jabatan sipil dapat merusak sistem kenegaraan.
Imparsial Dorong DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI, Ini 4 Poin Catatan Kritisnya
Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang saat ini menjadi inisiatif DPR. Gufron menilai revisi UU TNI
Berisiko Kembalikan Dwifungsi, Revisi UU TNI Berpotensi Mengancam Demokrasi
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Kritik Pedas Revisi UU TNI, Pengamat: Rencana Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil Mengancam Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
No More Posts Available.
No more pages to load.