Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat
Tag: RUU KUHAP
Pembaruan KUHAP Harus Wujudkan Keadilan yang Substansial, Ini Penjelasan FPPI
Jakarta – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sari Wijaya, menilai pembaruan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Vandalisme Warnai Aksi Tolak RUU KUHAP, Aktivis: Tembok DPR Dibangun dari Uang Rakyat, Bukan untuk Dicoret-Coret
Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan
RUU KUHAP Tuai Kritik, CBA Warning Potensi Penyalahgunaan oleh Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan keberatan terhadap perluasan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab
ISMAHI Kritik RUU KUHAP: Dominus Litis Ancam Keseimbangan Kekuasaan
Jakarta – M. Zaki Noor selaku kordinator ISMAHI mengatakan diskusi publik ini dilatar belakangi karena terjadinya proses pembahasan yang tergesa-gesa juga terlambatnya
Soroti Potensi Tumpang Tindih, Maqdir Ismail: RUU KUHAP Perlu Revisi, Polri Fokus Penyidikan
Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat
Uchok Sky Khadafi: Penyidikan Jadi Peran Penting Polri di RUU KUHAP, Bukan Peran Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Kewenangan Berlebih Jaksa Picu Kekacauan Sistem Hukum
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
Dorong Sinkronisasi Kewenangan, Pengamat Hukum UNS : DPR Perlu Cermat dalam Penyusunan RUU KUHAP
Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Tinjauan Hukum Akademisi Unsoed terhadap Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU KUHAP
Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum